Kota Metro Jadi Percontohan Nasional Digitalisasi Bansos 2026

Kota Metro — Pemerintah Kota Metro resmi mendukung pelaksanaan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) Tahun 2026 sebagai bagian dari transformasi pelayanan sosial nasional yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Kota Metro bahkan dipercaya menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sebagai daerah percontohan digitalisasi bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Digitalisasi Bantuan Sosial Tahun 2026, yang dihadiri perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Bank Indonesia Provinsi Lampung, OPD terkait, camat, lurah, hingga berbagai unsur pelayanan masyarakat.

Dalam sambutan Wali Kota Metro yang dibacakan Helmi Zain, sebagai Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Metro, disebutkan bahwa program digitalisasi bansos menjadi langkah penting untuk memperbaiki persoalan penyaluran bantuan sosial, yang selama ini masih menimbulkan keluhan masyarakat akibat data penerima yang belum sepenuhnya akurat.

“Kita masih sering mendengar masyarakat yang dinilai mampu justru tetap menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan belum tersentuh bantuan sosial,” ujarnya.

Menurut Helmi, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari subjektivitas pendataan, lemahnya sistem verifikasi, hingga keterlambatan pembaruan data penerima bantuan. Karena itu, digitalisasi dinilai menjadi solusi untuk meminimalkan kesalahan data sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.

penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta sistem pembayaran digital.

Masyarakat nantinya dapat mendaftar bansos secara mandiri melalui aplikasi Perlinsos, sementara dana bantuan akan langsung masuk ke rekening penerima dan dapat digunakan melalui mobile banking, QRIS, ATM, maupun agen perbankan.

“Digitalisasi bansos juga diharapkan mampu mengurangi kesalahan data penerima bantuan, mempercepat pelayanan, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, serta mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Metro,” papar Handayani Ningrum.

Aulia Fahrunnisa dari Bank Indonesia Provinsi Lampung, menyampaikan bahwa DPI ke 42 kabupaten/kota merupakan program yang menggunakan Portal Perlinsos dengan verifikasi biometrik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta terhubung dengan data lintas lembaga guna memastikan validitas penerima bantuan.

Pilot project di Banyuwangi, menunjukkan hasil positif dengan 359 ribu keluarga berhasil terdaftar dalam waktu kurang dari satu bulan. Pemerintah menilai sistem digital ini mampu mengurangi kesalahan sasaran penerima bansos dan meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan.

“Selain itu, digitalisasi bansos juga diharapkan meningkatkan efisiensi anggaran negara serta menjadi persiapan menuju implementasi sistem bansos digital secara nasional,” harapnya di akhir sambutan. (Md/Sr)

(ADV)